Akresi Jurnal, Jakarta – Jelang pemilu 2024, pembagian bakti sosial atau bakti sosial yang dilakukan pemerintah Indonesia disetujui masyarakat karena dianggap sebagai pemilik politik atas hasil pemilu lima tahunan tersebut. Di tengah gencarnya redistribusi layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat, Menteri Kesejahteraan Sosial (Mansus) Terry Rismaharini atau Risma tak punya peran.
Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membenarkan Risma tak mengikuti program pelayanan publik yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini.
“Rakyat Indonesia sudah tahu semua, tidak perlu saya jelaskan,” kata Komrudin saat rapat di Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.
Watubon mengatakan, kini segala informasi sudah sangat terbuka, sehingga diibaratkan jarum yang jatuh di Istana bisa diketahui seluruh masyarakat. “Jarumnya jatuh di istana. Jangan kira kita tidak tahu,” ujarnya.
Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Cristianto juga mengatakan, Mensos Risma menyebut pertemuan-pertemuan di pemerintahan Presiden Jokowi sudah tidak nyaman lagi.Hasto mengatakan, saat menghadiri pertemuan itu, mantan Wali Kota Surbia itu juga dites terlebih dahulu, meski Hasto melakukannya. tidak menjelaskan bagaimana tes itu akan digunakan.
“Sekarang suasana rapat dewan, bahkan ketika rapat sedang ditinjau, ada unsur-unsur yang tidak nyaman. Tapi tanggung jawab terhadap rakyat, negara, dan negara adalah melepaskan diri dari banyak keraguan karena menjaga kepentingan negara. masyarakat, keadilan diperlukan, harus ada stabilitas dalam istilah yang digunakan Ny. Risma,” kata Hasto di TPN Ganjar-Mahfud Media Center, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2024.
Sementara itu, Risma enggan berkomentar mengenai hasil tayangan tersebut. Hal itu diungkapkan Risma saat ditanya awak media saat penyerahan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.
Maaf, saya tidak mau menjawab itu, kata Risma, di Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.
Lantas bagaimana menteri bisa mendaftar tidak diikutsertakan dalam penyaluran bansos? Simak detail informasi profil server kesejahteraan Risma berikut ini
Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma merupakan Menteri Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Indonesia Progresif periode 2020-2024. Ia bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi sejak 23 Desember 2020. Ia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kelahiran Kadri pada 20 November 1961.
Risma merupakan mantan Wali Kota Surbia yang menjabat selama dua periode. Sebagai orang nomor satu di Kota Pahlawan, Risma memimpin pemerintahan periode 28 September 2010-28 September 2015 dan 17 Februari 2016-23 Desember 2020.
Risma merupakan perempuan pertama yang memimpin Surbia. Selain itu, Risma juga tercatat sebagai perempuan pertama yang dipilih langsung sebagai wali kota melalui pilkada sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia pada masa transisi.
Kesuksesan Risma tak hanya melingkupi Tanah Air. Namun ia juga menjadi kepala daerah pertama di Indonesia dan beberapa kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.
Dalam pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Devi Hartuno yang kemudian menjabat sebagai pemimpinnya. Duo Risma-Bambang didukung PDI-P dan memenangkan Pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan 358.187 suara atau 38,53 persen. Keduanya dibuka pada 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada rapat paripurna DPRD di Kota Surabaya.
Namun ditengah masa jabatannya, Bambang mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena mencalonkan diri sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur tahun 2013. Setelah Bambang mundur, Risma bersama Whisnu Sakti Buana. Ia terpilih secara terhormat dalam Rapat Paripurna DPRD di kota Surbia pada 8 November 2013 dan mulai bekerja pada 24 Januari 2014.
Whisnu kembali mewakili Risma pada Pilkada Serentak 2015 dengan dukungan PDIP. Risma kembali meraih kemenangan yakni 893.087 suara atau 86,34 persen. Keduanya dicalonkan untuk masa jabatan 2016-2021 pada 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Gerhadi.
Masa jabatannya sebagai Wali Kota Surbia periode kedua belum berakhir, pada tahun 2020 Risma dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat. Ia menggantikan Giuliari dengan Tubara yang ditangkap terkait kasus korupsi dana bansos Covid-19. Ia akhirnya berhenti dari pekerjaannya di Kota Pahlawan. Kontroversi Risma
Sepanjang karir publiknya, Risma tak lepas dari kontroversinya. Salah satunya saat Risma memaksa seorang anak tunarungu untuk berbicara saat peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Hal ini juga menyebabkan kurangnya konflik publik. Dianggap belum dipahami bagaimana penyandang disabilitas berkomunikasi dan berkomunikasi sesuai dengan disabilitas yang berbeda-beda.
Permintaan itu disampaikan Risma saat pembukaan Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2021 di Gedung Kementerian Sosial, Rabu, 1 Desember 2021. Saat itu, Risma mengajak bocah tunarungu dan bisa bicara bernama Aldi untuk bertemu lewat ngobrol.
“Aldi ibu, kamu harus bicara sekarang, kamu boleh bicara, aku yang membuatmu berbicara, aku yang menanam dan melukis pohon ini. Aku hanya menggambar pohon kecil kehidupan, lanjut temanmu Enfield. Sekarang, Aldi, yang ingin aku ceritakan kamu adalah bahwa kamu memiliki Apa pun yang kamu inginkan. “Apa pun yang kamu pikirkan, kamu harus memberi tahu ibu apa yang kamu pikirkan. Sekarang mama bilang ngomong-ngomong tanpa pakai gawai, ngomong-ngomong saja,” kata Risma saat diwawancara.
Saat dilantik menjadi Menteri Kesejahteraan, Risma tak meninggalkan jabatan Wali Kota Surbia. Hal ini berujung pada pemberitaan Perang Saudara Indonesia (ICW) mengenai dua posisi Risma di pemerintah pusat dan daerah. ICW meyakinkan Risma untuk mundur dari salah satu jabatannya, Menteri Sosial atau Wali Kota Surbia.
“Jika Risma tidak segera keluar, maka dia tidak layak menduduki jabatan publik. Perhatian publik juga harus tertuju kepada Presiden Indonesia yang menyetujui Risma untuk mengisi posisi tersebut sekaligus,” tulis peneliti ICW Wana Alamsyah dan Egi Primayogha. Dalam siaran persnya pada Rabu, 23 Desember 2020.
Menurut ICW, PNS harus mampu memahami hak dan bertindak demi kepentingan umum. Apalagi kalau pemimpinnya sukses setingkat presiden dan gubernur, dikatakan seru.
Tak hanya itu, Risma juga beberapa kali terlihat marah-marah kepada masyarakat saat berkunjung ke kawasan tersebut. Salah satunya ketika terjadi konflik dengan pekerja pelajar di Lombo Timur karena kantor pusat setempat dan petugas kesehatan setempat yang diduga sebagai pemasok. Tidak ambil uang tunai (BPNT).
Ia pun memarahi salah satu pegawai Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontelo saat membuat pulpennya. Risma marah, diduga terkait informasi Tunjangan Keluarga (KPM) yang tidak sesuai dengan informasi Kementerian Kesejahteraan Sosial.
Risma bahkan sempat melontarkan sindiran kepada Kantor Pekerja Sosial Negara (ASN) yang lemah saat membantu dapur umum yang akan dikirim ke Papua pada 13 Juli 2021. Hal itu ditegaskannya saat mengunjungi Balai Wyatguna untuk melihat dapur umum di sana.
Saat itu ia berkunjung dan menemukan dapur umum hanya dikelola oleh Tegna dan petugas lainnya. Sementara ASN Kementerian Kesejahteraan Sosial sepertinya hanya bekerja di kantornya saja.
Namun kemarahan Risma selalu dikaitkan dengan kerja dinas pekerja sosial dalam melindungi masyarakat dan memastikan program berjalan efektif.
Putri Raden | TIKA UAS | Pendeta Haddy
Pilihan Editor: Jokowi Salurkan Bansos Beras Jelang Pemilu, di Panas: Sangat Diperlukan Bagi Masyarakat Kecil
Terlihat bahwa harga beras meningkat untuk sebagian besar bahan pangan, dan pemerintah memperkenalkan bantuan publik sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Baca selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud menilai pemberian kenaikan token yang dilakukan Presiden Jokowi kepada pegawai Bawaslu tidak tepat waktu. Baca selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulani juga akan memilih di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan. Baca selengkapnya
Tujuh Presiden RI punya cerita di penghujung masa jabatannya. Sukarno, Soeharto, BJ Habibi, Gus Durr, Megawati, SBY dan Jokowi bernasib sama. Baca selengkapnya
Presiden Jokowi menambah direktur baru di Bareskrim Polri melalui keputusan presiden yang diterbitkan pada 12 Februari 2024. Baca selengkapnya
Kemunculan video Dirty Vote langsung menyedot perhatian publik jelang pemilu 2024, menunjukkan tanda-tanda kecurangan pada pemilu tersebut. Baca selengkapnya
Dalam pertemuan tersebut, Andy mengatakan, ada tiga hal yang diutarakan Jokowi: Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres, Partai Solidaritas Indonesia akan beralih ke DPR, dan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan turun. Baca selengkapnya
Zainal Arifin Mochtar bereaksi terhadap pemberitaan film Dirty Vote. Baca selengkapnya
Wakil Presiden Maruf Amin buka suara terkait fenomena demokrasi terkini. Beserta tanggapannya terhadap film Dirty Vote. Baca selengkapnya
Istana menyikapi tudingan pemilu 2024 era Jokowi yang diduga ada kecurangan. Baca selengkapnya